Di era globalisasi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi semakin hari semakin berkembang pesat. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan revolusi informasi yang menghasilkan berbagai sarana organisasi yang sangat canggih seperti faksimil, internet, dll. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, organisasi Pemerintah Daerah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.
Pada saat ini e-government merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah di seluruh dunia pada saat ini dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Pemerintah tradisional (traditional government) yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan. Transformasi traditional government menjadi electronic government (e-Government) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini.
Definisi E-government didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Sebenarnya ada satu kata kunci dari e-gov yaitu "Visi", jika tidak adanya visi yang jelas akan menyebabkan e-gov hanya dijadikan sebagai ajang proyek semata (politis dan cari untung) di satu sisi dan disisi yang lain tidak tahu arah kemana akan melangkah.
Namun terlepas dari proyek e-government itu, suasana politik yang terjadi sangatlah mempengaruhi lingkungan pelaksanaan proyek yang ada. Seringkali kebingungan Pemerintah untuk memulai dari mana untuk membangun e-government bukan karena lingkungan politik yang belum "kondusif" namun dikarenakan minimnya sumber daya (manusia, finansial) yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu berbagai hal pun dapat dijadikan alasan untuk tidak mulai melangkah. Padahal sebetulnya langkah awal yang harus dimulai adalah memberikan komitmen kepada "peningkatan pelayanan kepada masyarakat" tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana.
Model Penerapan E-GovernmentModel penerapan e-Government di setiap lembaga/instansi akan sangat tergantung kepada tugas, fungsi dan wewenang yang diemban oleh setiap lembaga pemerintah. Hal ini akan menentukan struktur data dan model bisnis yang mendasari model layanan dan arsitektur sistem informasi yang akan dikembangkan. Untuk itu model penerapan e-Government di setiap lembaga/instansi di lingkungan Pemeritah Daerah harus merujuk kepada Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemeritah Daerah yang memuat tahapan pengembangan dan penerapan e-Government dan disusun dalam bentuk :
Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga (e-Government Conceptual Framework)
Cetak Biru Pengembangan (e-Government Blue Print)
Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap)
Rencana Implementasi (e-Government Implementation Plan)
Infrastruktur E-GovernmentPengembangan e-Government di suatu lembaga pemerintah, dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama, meliputi:
Suprastruktur e-Government yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (e-leadership), sumberdaya manusia (human resources) dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-Government (regulation).
Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah.
Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda berbagi data (data sharing), dan sistem pengamanannya, yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik.
Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (interface), dan aplikasi back office.
Konsep E-GovernmentE-government juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari e-government, yaitu :
Government to citizens (G2C) merupakan aplikasi pengembangan e-government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utamanya untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.
Government to Business (G2B), salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan pihak swasta.
Government to Government (G2G), meningkatnya kebutuhan bagi Negara-negera untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara seperti pemerintah daerah dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan pembangunan. Berbagai penerapan yang telah berlangsung seperti hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah dengan mempergunakan situs web baik ditingkat Kementrian sampai pada Pemerintah daerah.
Government to Employees (G2E) diperuntukkan bagi peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja disejumlah institusi pelayanan masyarakat seperti sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi dan promosi seluruh karyawan pemerintah, sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintah yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.
Manfaat E-GovernmentAdapun manfaat dari Electronic Government, antara lain :
1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama.
Tantangan E-GovernmentSebagai salah satu kegiatan baru dalam program pembangunan nasional yang masih membutuhkan pemahaman dari penyelenggara negara (birokrasi), pengembangan e-gov ini juga menghadapi tantangan-tantangan, seperti :
Bagaimana meningkatkan awareness terhadap potensi telematika secara umum, dan potensi e-gov secara lebih khusus
Bagaimana memprioritaskan e-gov dan mendiseminasikannya untuk bangsa yang kebetulan saat ini sedang mengalami banyak permasalahan lain yang rumit dan bahkan pada bagian tertentu jauh lebih kompleks
Juga bagaimana menciptakan kesadaran di lingkungan birokrasi pemerintah baik pusat dan daerah agar “rela” melaksanakan shifting the paradigma
Bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap dapatnya terselenggara suatu proses transaksi yang aman melalui telematika
Bagaimana memfokuskan, memilih dan menetapkan aplikasi prioritas secara nasional baik secara sektoral maupun regional
Bagaimana menjaga kesinambungan updating informasi serta menyempurnakan secara berkala sistem e-gov yang telah dibangun dan dioperasikan
Tujuan Pengembangan E-GovernmentPenerapan e-government penting karena telah memodernisasi pemerintahan publik di seluruh dunia dan juga hubungan antara pemerintahan atau negara. Tujuan pengembangan e-Government , yaitu:
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas pada setiap saat tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dan nasional, serta memperkuat kemampuan dalam menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan di kawasan regional dan internasional
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang akurat, transparan, dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah pusat dan Pemeritah Daerah
Electronic Government atau pemerintahan yang berbasis elektronik bukan lagi wacana dikalangan aparatur pemerintah. E-Government ini merupakan sistem pemerintahan digital dimana memudahkan fungsi pelayanan masyarakat secara profesional. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah.
Melalui pemanfaatan ini diharapkan dapat membuka kesempatan tumbuhnya pertanggung jawaban, keterbukaan, keterlibatan dan pengawasan sebagai empat prinsip utama demokrasi, jadi e-government hanyalah sasaran antara, maksudnya yang dituju bukan e-government-nya, tetapi kondisi pemerintahan yang bersih, transparan, melayani warga tanpa diskriminasi, murah, efisien, dengan begitu tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) bisa terwujud. Dengan memahami posisi dan tujuan e-government yang benar, mestinya sudah menjadi syarat cukup bagi suksesnya upaya membangun public good governance melalui e-government. Best practices di negara-negara lain mengingatkan bahwa ternyata syarat cukup belumlah cukup. Masih diperlukan dukungan, keberpihakan dan keteladanan dari para pemimpin politik.
Apabila sudah ada komitmen dari pemerintah untuk secara sungguh-sungguh, jujur dan transparan untuk mengimplementasikan e-government di suatu lingkungan pemerintahan maka boleh dikatakan sudah ada landasan/ pondasi dasar yang yang sangat berarti bagi suatu pemerintahan tersebut untuk memasuki era e-government. Namun apabila tidak ada komitmen terutama untuk peningkatan pelayan public niscaya implementasi e-government hanyalah sebuah mimpi.
